Evaluasi keanggotaan di 75 organisasi internasional dari 233 organisasi untuk penghematan

Indonesia akan mengevaluasi keanggotaan di 75 organisasi internasional dari 233 organisasi yang diikuti. Evaluasi ini terkait penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

"Ada 75 keanggotaan yang perlu dievaluasi. Presiden sudah memerintahkan menko polhukam dan menlu serta kementerian terkait untuk melakukan evaluasi 75 keanggotaan ini," ujar Seskab Pramono Anung di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).

Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat 122 organisasi yang dianggap strategis dan permanen. Pemerintah memutuskan akan tetap menjadi bagian dari organisasi-organisasi tersebut.

"Kemudian ada 46 keanggotaan yang sifatnya teknis, ini juga dilanjutkan," ucapnya.
Terhadap 75 organisasi itu, jika nanti berdasarkan hasil evaluasi dianggap tidak miliki manfaat yang signifikan maka Indonesia akan memutuskan untuk keluar.

"Karena ini berkaitan dengan anggaran. Yang paling besar adalah perjalanan dinas dari delegasi yang berangkat. Padahal ini tidak terlalu penting untuk keperluan kebutuhan kita," terangnya.
Saat membuka rapat terbatas tentang Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Organisasi Internasional, Jokowi sebelumnya meminta keanggotaan Indonesia di 233 organisasi internasional dievaluasi. Evaluasi itu untuk melihat ada-tidaknya manfaat nyata bagi Indonesia mengikuti organisasi tersebut.
"Saya minta dilakukan evaluasi sejauh mana keanggotaan kita di 233 organisasi internasional tersebut memberi manfaat yang nyata atau tidak kepada kepentingan nasional kita," kata Jokowi.